Dokter Umum di Layanan Primer Wajib Memiliki 290 Kompetensi Diagnosis, Bagaimana dengan Dokter Umum di Rumah Sakit?

Oleh dr. Heru Ariyadi, MPH (Ketua II ARSADA)
Menjelang belakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanggal 1 Januari 2014 yang tinggal 9 bulan, Kementerian Kesehatan harus bekerja keras untuk mempersiapkan dua hal yaitu pertama perangkat keras meliputi sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditempat layanan kesehatan dan kedua perangkat lunak yang meliputi peraturan, pedoman, norma, standar, kriteria pelayanan kesehatan.

Oleh dr. Heru Ariyadi, MPH (Ketua II ARSADA)

Menjelang belakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanggal 1 Januari 2014 yang tinggal 9 bulan, Kementerian Kesehatan harus bekerja keras untuk mempersiapkan dua hal yaitu pertama perangkat keras meliputi sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditempat layanan kesehatan dan kedua perangkat lunak yang meliputi peraturan, pedoman, norma, standar, kriteria pelayanan kesehatan.

Dalam mempersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras, Kementerian Kesehatan tidak mungkin berjalan sendiri. Harus melibatkan stakeholders, khususnya asosiasi profesi, asosiasi perumaahsakitan dan masyarakat.

Dalam hal SDM, menurut Wakil Menteri Kesehatan Prof. Ali Gusfron Mukti, dokter umum yang memberikan pelayanan primer pada masyarakat diwajibkan memiliki 290 kompetensi diagnosis.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan aturan standar kompetensi dokter.
Pada saat berlakunya JKN, seluruh pemeriksaan awal harus dilakukan di pelayanan primer yang berarti pemeriksaan dilakukan oleh dokter umum. Sesuai dengan kompetensinya, dokter umum akan memutuskan apakah pasien diobati di layanan primer ataukah dirujuk. Ini berarti system rujukan juga harus diatur sehingga terjadi rujukan berjenjang dan terstruktur.

Di rumah sakit, peranan dokter umum beda dari dokter umum di layanan primer. Oleh karena itu perlu juga dirumuskan kompetensi dokter umum di rumah sakit. Ini untuk memenuhi standar pelayanan rumah sakit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Permenkes tsb mengamanatkan adanya proses kredensial bagi dokter yang akan bekerja di rumah sakit atau re-kredensialing bagi dokter yang sudah bekerja di rumah sakit. Namun sayang, sampai saat ini belum diterbitkan petunjuk pelaksanaan proses kredensialing maupun re-kredensialing. Untuk dokter spsesialis, pada umumnya collegium sudah menerbitkan standar kompetensi dokter spesialis sehingga membantu sub komite kredensial rumah sakit untuk menetapkan daftar kewenangan klinis dokter spesialis. Untuk dokter umum tampaknya masih akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (yang mestinya melibatkan IDI dan PDUI) yang berhubungan dengan daftar kewenangan klinis dokter umum dalam bentuk standar kompetensi dokter umum. Apabila standar kompetensi dokter umum hanya untuk dokter umum yang bekerja di layanan primer, akan menimbulkan persepsi yang berbeda beda. Persepsi pertama, berarti dokter umum hanya bekerja di layanan primer. Pendapat ini sudah ada sejak dulu yang masih menjadi diskusi hangat dan menarik. Persepsi kedua, dokter umum dapat bekerja di rumah sakit dengan kompetensi lebih dari dokter umum yang bekerja di layanan primer. Untuk menghindari persepsi yang berbeda, tentu perlu juga dirumuskan standar kompetensi dokter umum di rumah sakit.

Kita sadari, bahwa perumusan standar kompetensi tidak mudah dan memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, mari kita bantu Kementerian Kesehatan dalam menyusun standar kompetensi dokter umum dan perangkat lunak lainnya.(HA)

Agenda Berjalan

Login Form

Forum Pejabat Keuangan BLUD

Statistik Pengunjung

215150
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan Ini
354
428
3563
14581